Selamat sore sahabat Tomcat (kini jadi Kerabat Vicdan).

Lama kita tak berjumpa ya.. Mohon maaf karena admin vakum dari menulis blog selama beberapa tahun dikarenakan kegiatan admin cukup padat, termasuk diantaranya kuliah, menikah, mendidik anak (alhamdulillah sekarang admin sudah punya momongan) serta membuat dan merender lagu admin sendiri, yaitu Vicdanband. Oke, sekarang admin akan berbagi ilmu sedikit mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Tentunya kalian sudah paham apa saja jenis pajak yang diterapkan di Indonesia. Selain Pajak penghasilan (PPh) juga ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak-pajak lainnya. Namun karena waktu yang cukup terbatas, jadi admin akan bahas sedikit demi sedikit.

Di ulasan sebelumnya admin pernah membahas mengenai PPh Pasal 4 ayat 2.  kali ini admin akan membahas perubahan dari aturan PPh Pasal 4 ayat 2 yang terbaru.Oke, untuk lebih jelasnya silahkan baca artikel berikut ini yang bersumber dari www.online-pajak.com/

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final Terbaru

Dian Puspa | 309686 views

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final terbaru untuk masing-masing objek pajaknya bervariasi dan bersifat final. Karena bersifat final, pemotongan pajak ini tidak dapat dikreditkan. Berikut ini, rincian tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh final terbaru untuk objek pajak UKM/wiraswasta/bisnis online, jasa konstruksi, sewa tanah atau bangunan, dan lain-lain.

 

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final untuk UKM

Salah satu jenis pajak yang termasuk dalam PPh Pasal 4 Ayat 2 adalah PPh Final 1 persen/pajak UKM.

Sesuai namanya, tarif pajak untuk UKM, wiraswasta dan bisnis online ini menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 adalah 1% yang dipotong dari total omzet penjualan (peredaran bruto) per bulan dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.

Objek penghasilan yang dipotong pajak UKM adalah usaha dengan total peredaran bruto (omzet) Rp 4,8 miliar dalam setahun. Bila dalam omzet tersebut terdapat transaksi yang dikenakan pajak final, maka transaksi tersebut tidak dimasukkan dalam omzet penghasilan yang dipotong pajak UKM.

Contoh perhitungan PPh Final untuk UKM

Dalam satu bulan, total omzet penjualan usaha Anda Rp 10.000.000. Maka pajak UKM Anda adalah Rp 10.000.000 x 1% = Rp 100.000.

Agar lebih mudah menghitung dan membayar pajak UKM ini, gunakan aplikasi PPh Final OnlinePajak yang sangat mudah dan menghemat waktu Anda.

Manfaat menggunakan aplikasi PPh Final OnlinePajak adalah:

1. Hemat Waktu & Bebas Repot

   • Fitur hitung otomatis pajak UKM akan memungkinkan Anda menghitung pajak dari banyak transaksi penjualan hanya dengan 1 klik saja.
     
   • Fitur bayar pajak online 1 klik juga akan sangat menghemat waktu Anda. Tak perlu input data untuk membuat ID billing, serta datang dan antre lagi di bank. Hanya 1 klik, Anda akan segera mendapatkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara).
     

2. Kemudahan Lapor SPT Tahunan Badan/1770

   Di OnlinePajak, data transaksi penjualan dapat dibuat secara otomatis menjadi PDF lampiran SPT Tahunan Badan maupun SPT 1770 yang Anda butuhkan untuk lapor SPT pajak penghasilan tahunan.
   

3. Bukti Bayar Sah dari Negara

   OnlinePajak adalah aplikasi mitra resmi DJP / pemerintah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan No. KEP/72/2015, sehingga NTPN Anda resmi dari Negara (Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu RI).
   

Cara menghitung & membayar pajak UKM dengan OnlinePajak juga sangat mudah, cukup ikuti langkah di bawah ini:

1. Daftar di aplikasi PPh Final 1 persen OnlinePajak.
   
2. Hitung otomatis pajak UKM dengan memasukkan data transaksi penjualan.
   
3. Klik "Setor Pajak" untuk bayar pajak online hanya dengan 1 klik dan dapatkan NTPN Anda.
   

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2/PPh Final Terbaru Lainnya

Ada 11 macam objek PPh Pasal 4 Ayat 2. Masing-masing objek penghasilan memiliki tarif yang berbeda dan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di bawah ini adalah daftar tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 terbaru sesuai peraturan pemerintah yang berlaku:

Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 / PPh Final Terbaru

No.	Objek PPh Pasal 4 Ayat 2	Tarif (%)	Peraturan yang Berlaku
1.	Bunga deposito / tabungan, diskonto SBI dan jasa giro****	20	Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP 131 Thn 2000 jo KMK 51/KOM.04/2001
2.	Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi ^	10	Pasal 4 (2) a & Pasal 17 (7) jo PP No.15 Thn 2009
3.	Bunga obligasi (surat utang & SUN lebih dari 12 bulan) ^^^		Pasal 4 (2) a UU PPh jo PP No. 16 Thn 2009
3a.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP dalam negeri & BUT	15	idem
3b.	Bunga dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B	20	idem
3c.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai BUT*	15	idem
3d.	Diskonto dari obligasi dengan kupon bagi WP luar negeri non BUT seusai P3B*	20	idem
3e.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP dalam negeri dan BUT**	15	idem
3f.	Diskonto dari obligasi tanpa bunga bagi WP luar negeri non BUT sesuai P3B**	20	idem
3g.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2009 - 2010.	0	idem
3h.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP	5	idem
3i.	Bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh WP reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk tahun 2014, dst.	15	idem
4.	Deviden yang diterima/diperoleh WP orang pribadi dalam negeri	10	Pasal 17 (2c) dan Pasal 4 (2) UU PPh
5.	Hadiah undian	25	Pasal 4 (2) b UU PPh jo PP No. 132 thn 2000
6.	Transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa***	2,5	Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 17 thn 2009
7a.	Transaksi penjualan saham pendiri	0,5	PP No. 14 Thn 1997 jo KMK 282/KMK.04/1997 jo SE-15/PJ.42/1997 dan SE 06/PJ.4/1997
7b.	Transaksi penjualan bukan saham pendiri	0,1	idem
8.	Jasa konstruksi		Pasal 4 (2) c UU PPh jo PP No. 51 Thn 2008 jo PP No. 40 thn 2009
8a.	Pelaksana JK sertifikasi kecil	2	idem
8b.	Pelaksana JK tanpa sertifikasi	4	idem
8c.	Pelaksana Jk sertifikasi sedang dan besar	3	idem
8d.	Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK bersertifikasi usaha	4	idem
8e.	Perancang atau pengawas JK oleh penyedia JK tanpa bersertifikasi usaha	6	idem
9.	Persewaan atas tanah dan/atau bangunan	10	Peraturan Pemerintah No. 29 Thn 1996 jo PP No.05 thn 2002
10a	WP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (termasuk usaha real estate)^*	5	Pasal 4 (2) d UU PPh jo PP no. 71 thn 2008
10b	Pengalihan Rumah Sederhana & Rumah Susun Sederhana oleh WP yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	1	idem
11	Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura	0,1	PP No. 4 tahun 1995

Dasar Penghasilan yang Dipotong Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 

* Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi atau tidak termasuk harga berjalan.

** Dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

*** Dari margin awal.

**** Kecuali yang diterima bank, dana pensiun, tabungan kepemilikan rumah RSS, tabungan atau deposito di bawah Rp 7.000.000,-

^ Kecuali bunga di bawah Rp 240.000,- tidak dikenakan pajak.

^* Kecuali pengalihan oleh wajib pajak orang pribadi yang berpenghasilan di bawah PTKP dengan nilai pengalihan kurang dari Rp 60.000.000,-, penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, hibah, warisan atau cara lain kepada pemerintah, untuk pelaksanaan pembangunan dan kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

^^ Dengan syarat perusahaan pasangannya tidak terdaftar di bursa efek, dalam hal transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal tersebut dilakukan melalui bursa efek, maka pengenaan pajak penghasilannya dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek.

^^^ Kecuali bunga dan/atau diskonto yang diterima oleh dana pensiun dan bank, baik bank dalam negeri atau perwakilan bank luar negeri di dalam negeri yang pajak penghasilannya tidak final.

Kesimpulan

• Objek PPh Pasal 4 Ayat 2 terdiri dari 11 penghasilan. Mulai dari bunga deposito, omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar, simpanan, dividen, lotre dan undian, derivatif, saham, jasa konstruksi, sewa tanah, pengalihan hak tanah / bangunan hingga penjualan saham.
  
• Tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 bervariasi, tergantung objeknya dengan variasi 0,1% hingga 25%.
  
• Gunakan aplikasi PPh Final 1 persen OnlinePajak untuk menghitung dan membayar pajak UKM dengan omzet penjualan di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Perhitungan dilakukan secara otomatis dan cukup dengan 1 klik, Anda bisa bayar pajak online tanpa harus datang dan antre di bank.